provinsi kalimantan selatan

Q: Apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan selatan masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan selatan saat ini: Berlaku.

Q: Kapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan selatan diundangkan?

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan selatan belum tercatat di JDIHN.

Q: Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan selatan?

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan selatan diterbitkan oleh JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Q: Tentang apa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan selatan?

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan selatan berkaitan dengan bidang Indonesia.

Tanggal pengundangan-

StatusBerlaku

Riwayat Perubahan

2 perubahan tercatat

Mencabut Sebagian

undang-undang nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom propisi kalimantan barat kalimantan selatan dan kalimantan timur

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

undang-undang nomor 21 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat i kalimantan barat, kalimantan selatan dan kalimantan timur (lembaran-negara tahun 1957 no. 83) sebagai undang-undang

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.