Apa itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur?

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Status hukum: Berlaku. Undang-undang ini mengatur penyempurnaan dasar hukum, cakupan wilayah, penegasan karakteristik, dan sinkronisasi peraturan mengenai Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari N…

Apakah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur saat ini: Berlaku.

Kapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur diundangkan?

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur belum tercatat di JDIHN.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur?

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur diterbitkan oleh JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Tentang apa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur?

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur berkaitan dengan bidang PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Apa itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur?

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Status hukum: Berlaku. Undang-undang ini mengatur penyempurnaan dasar hukum, cakupan wilayah, penegasan karakteristik, dan sinkronisasi peraturan mengenai Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari N…

Apakah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur saat ini: Berlaku.

Kapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur diundangkan?

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur belum tercatat di JDIHN.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur?

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur diterbitkan oleh JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Tentang apa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur?

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur berkaitan dengan bidang PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Memuat konten…

undang-undang 10 tahun 2022

tentang

provinsi kalimantan timur

Tanggal pengundangan-

StatusBerlaku

Riwayat Perubahan

2 perubahan tercatat

Mencabut Sebagian

undang-undang nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom propisi kalimantan barat kalimantan selatan dan kalimantan timur

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Timur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

undang-undang nomor 21 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat i kalimantan barat, kalimantan selatan dan kalimantan timur (lembaran-negara tahun 1957 no. 83) sebagai undang-undang

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Timur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.