hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini mencakup penguatan sumber pendapatan daerah melalui penyederhanaan dan penggabungan jenis pajak serta retribusi agar lebih efisien dan mudah dipungut. Undang-Undang ini juga mengatur transfer ke daerah yang lebih adil, transparan, dan berbasis kinerja untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah, serta pengelolaan belanja daerah yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, Undang-Undang ini memberikan kewenangan pembiayaan daerah, termasuk pengelolaan utang dan penerbitan obligasi daerah dengan prinsip kehati-hatian, serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal nasional agar hubungan keuangan pusat dan daerah berjalan selaras dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional.