penyelenggara pemilihan umum

Tanggal pengundangan-

StatusTidak Berlaku

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, profesional, dan mandiri. Undang-undang ini bertujuan mewujudkan sistem kepemiluan yang transparan, akuntabel, serta menjamin tersalurnya kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, pembentukan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk memperjelas kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu agar mampu melaksanakan setiap tahapan pemilihan dengan tertib dan kredibel. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menjadi landasan penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum di Indonesia.

Materi Pokok

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memuat pengaturan yang mencakup kedudukan, fungsi, dan struktur kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pembentukan, susunan, keanggotaan, tugas, wewenang, serta tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilu, tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, serta prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh penyelenggara pemilu. Pengaturan mengenai koordinasi antar lembaga, mekanisme pengawasan, penegakan kode etik penyelenggara, serta jaminan terhadap independensi dan profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi bagian penting dari materi pokok undang-undang ini. Secara keseluruhan, ketentuan dalam undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab di Indonesia.

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Ketentuan pokok dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini memiliki kedudukan yang setara dan berfungsi untuk menyelenggarakan, mengawasi, serta menjaga kehormatan dan integritas proses pemilihan umum. Undang-undang ini juga menetapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu. Sementara itu, ketentuan peralihan dalam undang-undang ini mengatur bahwa lembaga penyelenggara pemilu yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya hingga terbentuknya lembaga baru sesuai ketentuan dalam undang-undang ini. Selain itu, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus segera disusun untuk menyesuaikan dengan struktur dan mekanisme baru penyelenggara pemilu. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya di Indonesia.

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup