mata uang

Undang-Undang ini mengatur kedudukan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, bentuk, desain, dan bahan uang, serta kewajiban setiap pihak untuk menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia. Pengaturan juga mencakup larangan menolak Rupiah tanpa alasan yang sah, larangan merusak atau memalsukan uang, serta ketentuan mengenai pencetakan, pengedaran, dan penarikan uang oleh Bank Indonesia. Selain itu, diatur pula ketentuan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap penggunaan dan keaslian Rupiah.