JDIHN: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Mengatur prinsip, kebijakan, dan strategi penanganan fakir miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan, serta pelibatan masyarakat. Menetapkan data terpadu fakir miskin sebagai dasar program nasional dan mewajibkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menjamin akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Pemerintah wajib membentuk sistem data terpadu dan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan. Berlaku sejak 18 November 2011.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

undang-undang nomor 37 tahun 2009

keimigrasian menjadi undang undang

Dicabut Dengan:

Menetapkan:

undang-undang nomor 37 tahun 2009

keimigrasian menjadi undang undang

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Dicabut Dengan:

Menetapkan:

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

undang-undang nomor 37 tahun 2009

keimigrasian menjadi undang undang

undang-undang nomor 37 tahun 2009

keimigrasian menjadi undang undang

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Riwayat

Dicabut Dengan:

Menetapkan:

Riwayat Uji Materi

Satu Naskah

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup