JDIHN: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Latar Belakang

Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menegakkan hak asasi manusia secara efektif di Indonesia, terutama setelah munculnya berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menuntut adanya mekanisme hukum yang jelas dan berkeadilan. Undang-undang ini hadir untuk memenuhi amanat reformasi dan konstitusi dalam mewujudkan supremasi hukum, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap martabat manusia.

Materi Pokok

Materi pokok undang-undang ini meliputi pembentukan dan kedudukan Pengadilan HAM sebagai lembaga peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung yang berwenang mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan; pengaturan mengenai hakim ad hoc; prosedur pemeriksaan perkara; serta hak-hak korban termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Aturan peralihan mengatur bahwa terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang ini diundangkan, dapat dibentuk Pengadilan HAM ad hoc berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas usulan adanya dugaan pelanggaran HAM berat di wilayah dan waktu tertentu. Aturan penutupnya menegaskan bahwa segala ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, dan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mulai berlaku pada tanggal diundangkan sebagai dasar hukum pelaksanaan peradilan HAM di Indonesia.

undang-undang nomor 26 tahun 2000

pengadilan hak asasi manusia

Mencabut:

Dicabut Sebagian:

undang-undang nomor 26 tahun 2000

pengadilan hak asasi manusia

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Mencabut:

Dicabut Sebagian:

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

undang-undang nomor 26 tahun 2000

pengadilan hak asasi manusia

undang-undang nomor 26 tahun 2000

pengadilan hak asasi manusia

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Riwayat

Mencabut:

Dicabut Sebagian:

Riwayat Uji Materi

Satu Naskah

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup