pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-undang ini mengatur pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TPK yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Subjek hukum dari pengaturan ini adalah setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Objek utamanya adalah penetapan perbuatan yang dikategorikan sebagai TPK, termasuk kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Bab II. Mekanisme utamanya adalah penentuan unsur-unsur pidana, tuntutan, dan sanksi pidana minimum atau maksimum, serta tindakan hukum lainnya untuk pemulihan kerugian negara dalam rangka pemberantasan TPK secara efektif.