Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro diatur bahwa sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara definitif, Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Lampung mengangkat Penjabat Bupati Way Kanan, Penjabat Bupati Lampung Timur, dan Penjabat Walikotamadya Metro untuk memimpin sementara daerah baru tersebut. Selain itu, pegawai, aset, tanah, bangunan, fasilitas umum, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di wilayah kabupaten baru diserahkan secara hukum dari kabupaten induk (Lampung Utara dan Lampung Tengah) kepada pemerintah daerah baru, lengkap dengan daftar inventaris. Utang-piutang yang diperuntukkan bagi wilayah kabupaten baru juga dialihkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Gubernur Lampung wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan ini kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu satu tahun setelah peresmian. Dalam aturan penutup ditegaskan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kotamadya Metro tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, hingga ditetapkan peraturan baru oleh masing-masing daerah. Selain itu, pembiayaan untuk pembangunan sarana pemerintahan, rumah dinas, dan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah baru dianggarkan sesuai kemampuan daerah dan difasilitasi oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro diatur bahwa sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara definitif, Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Lampung mengangkat Penjabat Bupati Way Kanan, Penjabat Bupati Lampung Timur, dan Penjabat Walikotamadya Metro untuk memimpin sementara daerah baru tersebut. Selain itu, pegawai, aset, tanah, bangunan, fasilitas umum, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di wilayah kabupaten baru diserahkan secara hukum dari kabupaten induk (Lampung Utara dan Lampung Tengah) kepada pemerintah daerah baru, lengkap dengan daftar inventaris. Utang-piutang yang diperuntukkan bagi wilayah kabupaten baru juga dialihkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Gubernur Lampung wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan ini kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu satu tahun setelah peresmian. Dalam aturan penutup ditegaskan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kotamadya Metro tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, hingga ditetapkan peraturan baru oleh masing-masing daerah. Selain itu, pembiayaan untuk pembangunan sarana pemerintahan, rumah dinas, dan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah baru dianggarkan sesuai kemampuan daerah dan difasilitasi oleh pemerintah pusat dan provinsi.