metrologi legal

Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan metrologi legal yang meliputi: 1. Satuan ukuran, standar, dan alat ukur, takar, timbang, serta perlengkapannya, termasuk pengakuan terhadap Sistem Internasional (SI) sebagai dasar satuan ukuran yang berlaku di Indonesia. 2. Tera dan tera ulang, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengesahan alat ukur untuk memastikan kebenaran hasil pengukuran sesuai standar yang ditetapkan. 3. Kewajiban pelaku usaha dan instansi, yang menggunakan alat ukur, takar, atau timbang dalam kegiatan perdagangan atau pelayanan publik untuk menggunakan alat yang telah ditera dan disahkan oleh instansi metrologi. 4. Pengawasan dan penegakan hukum, termasuk sanksi terhadap pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat atau mengganggu ketertiban perdagangan. 5. Pembinaan metrologi legal, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah melalui instansi yang berwenang dalam menetapkan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan tera di seluruh Indonesia.