penanaman modal dalam negeri

Undang-undang ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, terutama mengenai kelonggaran-kelonggaran perpajakan bagi penanam modal dalam negeri. Perubahan tersebut meliputi penambahan pasal mengenai jangka waktu fasilitas perpajakan selama lima tahun, penghapusan pasal yang tidak relevan, serta pengaturan ulang fasilitas seperti pembebasan bea materai modal, bea masuk, pajak penjualan, bea balik nama kapal, kompensasi kerugian, penghapusan dipercepat, dan pembebasan pajak dividen. Selain itu, diatur juga tentang masa bebas pajak (tax holiday) selama dua tahun bagi badan usaha baru di bidang prioritas pemerintah, yang dapat diperpanjang berdasarkan kontribusi investasi terhadap devisa, lokasi di luar Jawa, besarnya modal, dan prioritas strategis pemerintah. Menteri Keuangan diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan ini.