adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 TENTANG pengelolaan keuangan daerah

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Definisi

adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 TENTANG pengelolaan keuangan daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Definisi

adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 TENTANG pengelolaan keuangan daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Definisi

adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 TENTANG pengelolaan keuangan daerah