Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP

Definisi

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 TENTANG pengelolaan keuangan daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP

Definisi

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 TENTANG pengelolaan keuangan daerah