Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Aset

Aset

Definisi

adalah seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Aset

Aset

Definisi

adalah seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Aset

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Aset

Aset

Definisi

adalah seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Aset

Aset

Definisi

adalah seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas