Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

|

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK

Definisi

adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK

Definisi

adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas