Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah

Menteri

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah