Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Unsur Buatan

Unsur Buatan

Definisi

adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan nama rupabumi

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Unsur Buatan

Unsur Buatan

Definisi

adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan nama rupabumi

Unsur Buatan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Unsur Buatan

Unsur Buatan

Definisi

adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan nama rupabumi

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Unsur Buatan

Unsur Buatan

Definisi

adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 TENTANG penyelenggaraan nama rupabumi