Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Surat Perintah Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPP

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Perintah Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPP

Surat Perintah Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPP

Definisi

adalah surat perintah dari PUPN untuk melakukan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang atau Penjamin Utang.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 TENTANG pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Perintah Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPP

Surat Perintah Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPP

Definisi

adalah surat perintah dari PUPN untuk melakukan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Utang atau Penjamin Utang.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 TENTANG pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara