Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Hari

Hari

Definisi

adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2022 TENTANG pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Hari

Hari

Definisi

adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2022 TENTANG pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai

Hari

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Hari

Hari

Definisi

adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2022 TENTANG pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Hari

Hari

Definisi

adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2022 TENTANG pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai