Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB

Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB

Definisi

adalah surat yang digunakan untuk besarnya biaya administrasi STNK, TNKB, NRKB pilihan, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ.

Sumber Peraturan

peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 TENTANG penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB

Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB

Definisi

adalah surat yang digunakan untuk besarnya biaya administrasi STNK, TNKB, NRKB pilihan, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ.

Sumber Peraturan

peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 TENTANG penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor