Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD

Definisi

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 28 tahun 2009 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD

Definisi

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 28 tahun 2009 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah