Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT

Definisi

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 28 tahun 2009 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT

Definisi

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 28 tahun 2009 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah