Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP

Definisi

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan daerah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 28 tahun 2009 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP

Definisi

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan daerah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 28 tahun 2009 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah