Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.66.1 (afb4821)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.66.1 (afb4821)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pajak Rokok

Pajak Rokok

Definisi

adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 28 tahun 2009 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.66.1 (afb4821)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.66.1 (afb4821)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pajak Rokok

Pajak Rokok

Definisi

adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 28 tahun 2009 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah

Pajak Rokok

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pajak Rokok

Pajak Rokok

Definisi

adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 28 tahun 2009 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pajak Rokok

Pajak Rokok

Definisi

adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 28 tahun 2009 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah