Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kontrak Derivatif Syariah

Kontrak Derivatif Syariah

Definisi

adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 10 tahun 2011 TENTANG perdagangan berjangka komoditi

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kontrak Derivatif Syariah

Kontrak Derivatif Syariah

Definisi

adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 10 tahun 2011 TENTANG perdagangan berjangka komoditi

Kontrak Derivatif Syariah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kontrak Derivatif Syariah

Kontrak Derivatif Syariah

Definisi

adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 10 tahun 2011 TENTANG perdagangan berjangka komoditi

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kontrak Derivatif Syariah

Kontrak Derivatif Syariah

Definisi

adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 10 tahun 2011 TENTANG perdagangan berjangka komoditi