Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Impor jasa

Impor jasa

Definisi

adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 8 tahun 1999 TENTANG perlindungan konsumen

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Impor jasa

Impor jasa

Definisi

adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 8 tahun 1999 TENTANG perlindungan konsumen

Impor jasa

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Impor jasa

Impor jasa

Definisi

adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 8 tahun 1999 TENTANG perlindungan konsumen

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Impor jasa

Impor jasa

Definisi

adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 8 tahun 1999 TENTANG perlindungan konsumen