adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2012 TENTANG pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kepala Eksekutif

Kepala Eksekutif

Definisi

adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2012 TENTANG pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat

Kepala Eksekutif

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kepala Eksekutif

Kepala Eksekutif

Definisi

adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2012 TENTANG pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kepala Eksekutif

Kepala Eksekutif

Definisi

adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2012 TENTANG pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat