Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Dewan Nasional

Dewan Nasional

Definisi

adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 39 tahun 2009 TENTANG kawasan ekonomi khusus

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Dewan Nasional

Dewan Nasional

Definisi

adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 39 tahun 2009 TENTANG kawasan ekonomi khusus

Dewan Nasional

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Dewan Nasional

Dewan Nasional

Definisi

adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 39 tahun 2009 TENTANG kawasan ekonomi khusus

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Dewan Nasional

Dewan Nasional

Definisi

adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 39 tahun 2009 TENTANG kawasan ekonomi khusus