Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Bendahara Umum Daerah

Bendahara Umum Daerah

Definisi

adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daera.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 1 tahun 2004 TENTANG perbendaharaan negara

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Bendahara Umum Daerah

Bendahara Umum Daerah

Definisi

adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daera.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 1 tahun 2004 TENTANG perbendaharaan negara

Bendahara Umum Daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Bendahara Umum Daerah

Bendahara Umum Daerah

Definisi

adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daera.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 1 tahun 2004 TENTANG perbendaharaan negara

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Bendahara Umum Daerah

Bendahara Umum Daerah

Definisi

adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daera.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 1 tahun 2004 TENTANG perbendaharaan negara