Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Anggaran Dekonsentrasi

Anggaran Dekonsentrasi

Definisi

adalah pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 25 tahun 1999 TENTANG perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Anggaran Dekonsentrasi

Anggaran Dekonsentrasi

Definisi

adalah pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 25 tahun 1999 TENTANG perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Anggaran Dekonsentrasi

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Anggaran Dekonsentrasi

Anggaran Dekonsentrasi

Definisi

adalah pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 25 tahun 1999 TENTANG perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Anggaran Dekonsentrasi

Anggaran Dekonsentrasi

Definisi

adalah pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 25 tahun 1999 TENTANG perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah