adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 27 tahun 2004 TENTANG komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Amnesti

Amnesti

Definisi

adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 27 tahun 2004 TENTANG komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Amnesti

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Amnesti

Amnesti

Definisi

adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 27 tahun 2004 TENTANG komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Amnesti

Amnesti

Definisi

adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 27 tahun 2004 TENTANG komisi kebenaran dan rekonsiliasi