Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP

Definisi

adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 3 tahun 2020 TENTANG pertambangan mineral dan batubara

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP

Definisi

adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 3 tahun 2020 TENTANG pertambangan mineral dan batubara