adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 17 tahun 1997 TENTANG badan penyelesaian sengketa pajak

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.68.5 (e0938f2)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.68.5 (e0938f2)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat bantahan

Surat bantahan

Definisi

adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 17 tahun 1997 TENTANG badan penyelesaian sengketa pajak

Surat bantahan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat bantahan

Surat bantahan

Definisi

adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 17 tahun 1997 TENTANG badan penyelesaian sengketa pajak

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat bantahan

Surat bantahan

Definisi

adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 17 tahun 1997 TENTANG badan penyelesaian sengketa pajak