Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.68.5 (e0938f2)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.68.5 (e0938f2)

|

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu

Definisi

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 12 tahun 2003 TENTANG pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu

Definisi

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 12 tahun 2003 TENTANG pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah