adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 16 tahun 2006 TENTANG sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.68.5 (e0938f2)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.68.5 (e0938f2)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pelaku usaha

Pelaku usaha

Definisi

adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 16 tahun 2006 TENTANG sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan

Pelaku usaha

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pelaku usaha

Pelaku usaha

Definisi

adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 16 tahun 2006 TENTANG sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pelaku usaha

Pelaku usaha

Definisi

adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 16 tahun 2006 TENTANG sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan