Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.68.5 (e0938f2)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.68.5 (e0938f2)

|

Pejabat yang berwenang

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang

Definisi

adalah Direktur Jenderal Pajak Direktur Jenderal Bea dan Cukai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 17 tahun 1997 TENTANG badan penyelesaian sengketa pajak

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang

Definisi

adalah Direktur Jenderal Pajak Direktur Jenderal Bea dan Cukai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 17 tahun 1997 TENTANG badan penyelesaian sengketa pajak