Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.66.1 (afb4821)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.66.1 (afb4821)

|

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS

Definisi

adalah Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 22 tahun 2007 TENTANG penyelenggara pemilihan umum

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS

Definisi

adalah Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 22 tahun 2007 TENTANG penyelenggara pemilihan umum