Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.66.1 (afb4821)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.66.1 (afb4821)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2000 TENTANG serikat pekerja/serikat buruh

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.66.1 (afb4821)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.66.1 (afb4821)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2000 TENTANG serikat pekerja/serikat buruh

Menteri

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2000 TENTANG serikat pekerja/serikat buruh

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Menteri

Menteri

Definisi

adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2000 TENTANG serikat pekerja/serikat buruh