Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

|

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU

Definisi

adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 4 tahun 1999 TENTANG susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU

Definisi

adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 4 tahun 1999 TENTANG susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah