Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Gubernur Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia

Definisi

adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2011 TENTANG otoritas jasa keuangan

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Gubernur Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia

Definisi

adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2011 TENTANG otoritas jasa keuangan

Gubernur Bank Indonesia

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Gubernur Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia

Definisi

adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2011 TENTANG otoritas jasa keuangan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Gubernur Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia

Definisi

adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 21 tahun 2011 TENTANG otoritas jasa keuangan