Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Gubernur

Gubernur

Definisi

adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 34 tahun 1999 TENTANG pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakarta

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Gubernur

Gubernur

Definisi

adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 34 tahun 1999 TENTANG pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakarta

Gubernur

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Gubernur

Gubernur

Definisi

adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 34 tahun 1999 TENTANG pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakarta

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Gubernur

Gubernur

Definisi

adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 34 tahun 1999 TENTANG pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakarta