adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 25 tahun 1999 TENTANG perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Dana Perimbangan

Dana Perimbangan

Definisi

adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 25 tahun 1999 TENTANG perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Dana Perimbangan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Dana Perimbangan

Dana Perimbangan

Definisi

adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 25 tahun 1999 TENTANG perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Dana Perimbangan

Dana Perimbangan

Definisi

adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 25 tahun 1999 TENTANG perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah