Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu

Definisi

adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 42 tahun 2008 TENTANG pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu

Definisi

adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 42 tahun 2008 TENTANG pemilihan umum presiden dan wakil presiden