adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 18 tahun 1997 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Wajib Retribusi

Wajib Retribusi

Definisi

adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 18 tahun 1997 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah

Wajib Retribusi

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Wajib Retribusi

Wajib Retribusi

Definisi

adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 18 tahun 1997 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Wajib Retribusi

Wajib Retribusi

Definisi

adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 18 tahun 1997 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah