Lewati ke konten utama

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

|

Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSPD

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSPD

Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSPD

Definisi

adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 18 tahun 1997 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSPD

Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSPD

Definisi

adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 18 tahun 1997 TENTANG pajak daerah dan retribusi daerah