Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Paksa

Surat Paksa

Definisi

adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 16 tahun 2000 TENTANG ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Paksa

Surat Paksa

Definisi

adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 16 tahun 2000 TENTANG ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Surat Paksa

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Paksa

Surat Paksa

Definisi

adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 16 tahun 2000 TENTANG ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Surat Paksa

Surat Paksa

Definisi

adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 16 tahun 2000 TENTANG ketentuan umum dan tata cara perpajakan