adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pengumuman Lelang Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 19 tahun 1997 TENTANG penagihan pajak dengan surat paksa

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Biaya penagihan pajak

Biaya penagihan pajak

Definisi

adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pengumuman Lelang Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 19 tahun 1997 TENTANG penagihan pajak dengan surat paksa

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Biaya penagihan pajak

Biaya penagihan pajak

Definisi

adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pengumuman Lelang Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 19 tahun 1997 TENTANG penagihan pajak dengan surat paksa

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Biaya penagihan pajak

Biaya penagihan pajak

Definisi

adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pengumuman Lelang Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Sumber Peraturan

undang-undang nomor 19 tahun 1997 TENTANG penagihan pajak dengan surat paksa