Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib

Definisi

adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 TENTANG perangkat daerah

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib

Definisi

adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 TENTANG perangkat daerah

Urusan Pemerintahan Wajib

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib

Definisi

adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 TENTANG perangkat daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib

Definisi

adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 TENTANG perangkat daerah