Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Utilitas Umum

Utilitas Umum

Definisi

adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 TENTANG penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Utilitas Umum

Utilitas Umum

Definisi

adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 TENTANG penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.63.0 (0eef2d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.63.0 (0eef2d0)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Utilitas Umum

Utilitas Umum

Definisi

adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 TENTANG penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Utilitas Umum

Utilitas Umum

Definisi

adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 TENTANG penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman