Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kementerian

Kementerian

Definisi

adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 TENTANG pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.65.1 (a994aa5)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.65.1 (a994aa5)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kementerian

Kementerian

Definisi

adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 TENTANG pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kementerian

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kementerian

Kementerian

Definisi

adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 TENTANG pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Kementerian

Kementerian

Definisi

adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 TENTANG pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah